Snow White

SELAMAT DATANG DI BLOG ALEX

Rabu, 31 Juli 2013

Perkembangan Pramuka Perguruan Tinggi di Indonesia


Pramuka Perguruan Tinggi disebut juga dengan Pramuka golongan Pandega, yang sesuai dengan AD/ART Gerakan Pramuka hasil Munaslub 2012, Pandega diilhami dari kata Pandega yang diharapkan mampu memandegani Bangsa Indonesia. Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka pada Pendahuluan tercantum kata-kata,  Jiwa kesatria yang patriotik telah mengantarkan para pandu ke medan juang bahu-membahu dengan para pemuda untuk mewujudkan adicita rakyat Indonesia dalam menegakkan dan mandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia selama-lamanya”, oleh karena itulah Pandega sebagai golongan yang dianggap mampu memandegani Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lahirnya golongan Pandega merupakan hasil eksperimen dari alm. Prof. DR. Fuad Hasan (Mantan Mendikubud RI). Beliau pada tahun 1964 selaku Andalan Nasional Bidang Penelitian melakukan eksperimen dengan membentuk satuan pramuka khusus untuk para mahasiswa. Eksperimen tersebut didasari oleh kenyataan tidak tertariknya para mahasiswa untuk membina dan memimpin adik-adiknya dalam gerakan pendidikan kepramukaan. Satuan khusus tersebut oleh beliau kemudian ingin ditarik keluar kampus dan menjadi bagian dari Gugusdepan yang saat itu lebih banyak berpangkalan di teritorial - tidak seperti saat ini yang lebih banyak di sekolah, kampus dan pesantren (Ensiklopedia Pramuka, 2012).
Pada perkembangan berikutnya ternyata satuan khusus hasil eksperimen di atas, oleh Gerakan Pramuka justru disahkan menjadi satuan pendidikan yang bernama Pandega dengan usia peserta didik 21 - 25 tahun. Pengesahan tersebut terjadi pada MUSPPANITERA  III tahun 1974 di Ujungpandang dan baru tiga bulan berikutnya Kwarnas Gerakan Pramuka resmi memutuskan golongan pandega dengan memasukannya ke dalam Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan dengan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka bernomor III/KN/1974 Bab X (Ensiklopedia Pramuka, 2012).
Landasan diadakannya gugusdepan di Kampus Perguruan Tinggi adalah kesepakatan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kwartir Nasional Pramuka yang dituangkan dalam Keputusan Bersama No. 047/DJ/KEP/1980 dan No. 21 tahun 1981 yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1981 (Hardjasoemantri, 1996: 1)
Gerakan Pramuka yang berpangkalan di Perguruan Tinggi dipandang sebagai tempat persemaian pemimpin pembina untuk seluruh Gerakan Pramuka. Pada tanggal 7 Mei 1981 telah dibentuk Tim Ahli Pengembangan Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 023/DJ/Kep/1981. Dalam rangka penyempurnaan program Pramuka di kampus telah dikeluarkan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 053 Tahun 1987 tentang Pengendalian Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi pada tanggal 27 Mei 1987. Guna lebih memantabkan pembinaan dan pengembangan Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di Perguruan Tinggi telah diterbitkan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 086 Tahun 1987 tertanggal 16 Juli 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi. Juklak ini merupakan penyempurnaan/pelengkap juklak yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No. 054 Tahun 1982 (Hardjasoemantri, 1996: 2).
Pada tanggal 7 Mei 1991 telah diterbitkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 021/DIKTI/KEP/91 tentang Tim Ahli Pembinaan dan Pengembangan Gugusdepan yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi yang merupakan penyempurnaan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 023/DJ/Kep/1981 (Hardjasoemantri, 1996: 2-3).
Pramuka UPI (IKIP Bandung) merupakan Pramuka pertama di tingkat perguruan tinggi Indonesia yang diresmikan  pada tanggal 17 Februari 1971 oleh Ibu Tien Soeharto di kampus UPI (IKIP Bandung) (Gerakan Pramuka UPI, 2012). Pada periode selanjutnya berdiri Pramuka-pramuka Perguruan Tinggi lainnya menyusul IKIP Bandung yang mendirikan Gerakan Pramuka Perguruan Tinggi, yaitu Institut Tekonologi Bandung (ITB) pada tahun 1974. Kemudian bermunculan gudep-gudep di kampus-kampus perguruan tinggi negeri sekitar tahun 1980-an yang akhirnya mendorong dikeluarkannya Surat Keputusan bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1981 tentang pembentukan dan pengembangan gudep Pramuka di Perguruan Tinggi dengan tujuan ikut mendidik dan membina mahasiswa melalui Gerakan Pendidikan Kepramukaan (Dewan Racana Gudep 271-272, 1985: 1).
Rangsangan ini akhirnya berhasil dan pada akhir tahun 1983 tercatat sejumlah 31 perguruan tinggi negeri dan swasta telah memiliki gugusdepan. Gudep-gudep ini terus berkembang baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Perkembangan ini membawa dampak tersendiri bagi Gerakan Pramuka, sehingga mendorong dikeluarkannya SK baru untuk melengkapi Keputusan Kwartir Nasional Nomor 054 tahun 1982 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan gudep yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi (Dewan Racana Gudep 271-272, 1985: 1).
Di samping Keputusan Dirjen Dikti dan Kwartir Nasional yang berusaha memperbaiki kedudukan Kepramukaan di Perguruan Tinggi, ada beberapa keputusan di antanranya:
1.      Edaran Mendikbud Nugroho Notosusanto kepada Rektor Universitas/Institut Negeri/Swasta di seluruh Indonesia pada tanggal 11 April 1984 tentang Peningkatan Usaha Pendidikan/Pembinaan Kepramukaan.
2.      Dikeluarkannya pedoman umum Pembinaan Pramuka di Perguruan Tinggi oleh Depdikbud Ditjen Dikti Direktorat Kemahasiswaan pada bulan Mei 1985.
Berdasarkan edaran keputusan tersebut, bahwa Organisasi Pramuka benar-benar mendapatkan perhatian dari pemerintah sebagai salah satu wadah pembinaan generasi muda dalam menciptakan kader-kader penerus perjuangan bangsa untuk ikut serta merealisasikan program pembangunan dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur (Dewan Racana Gudep 271-272, 1985: 2).

Model Seragam Pramuka Penegak Pandega

Sejak 21 Desember 2012, model baru pakaian seragam Pramuka ditetapkan oleh Kwartir Nasional gerakan Pramuka dengan SK Kwarnas Nomor 174/2012.

Berikut model pakaian seragam pramuka Penegak dan Pandega baik seragam harian maupun model seragam muslim.



HUBUNGAN PRAMUKA DAN KURIKULUM 2013

Kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 juga merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Salah satu penataan itu adalah penetapan mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler, khususnya Pramuka.
DEDI SUHENDRA
KURIKULUM 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan dua strategi utama yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Efektivitas pembelajaran dicapai melalui 3 tahapan yaitu efektivitas interaksi, efektivitas pemahaman, dan efektivitas penyerapan. Efektivitas pembelajaran yang diharapkan dari pengembangan kurikulum 2013 adalah transformasi nilai, dimulai dengan efektivitas interaksi antara guru dan murid sehingga dapat meningkatkan pemahaman sang murid. Dalam kurikulum 2013 mendatang, akan didorong pendekatan pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui observasi, asosiasi, bertanya, menyimpulkan dan mengkomunikasikan.

Sementara mengenai ekstrakurikuler Pramuka, hal itu memiliki dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Harapannya, pendidikan kepramukaan dapat berperan mengembangkan nilai-nilai positif seperti cinta tanah air, suka menolong, pengabdian, disiplin, dan jujur serta siswa mampu berpartisipasi dalam permasalahan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. “Pendidikan kepramukaan masuk dalam ekstrakurikuler wajib sejak Sekolah Dasar (SD). Dengan demikian, posisi pendidikan kepramukaan pada kurikulum 2013 bukan mata pelajaran tapi ekstrakurikuler,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tajuddin Tuwo.

Sebenarnya kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru, karena dari dulu pendidikan kepramukaan terutama di SD sudah diwajibkan alias menjadi ekstrakurikuler wajib. “Memang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program pendidikan ekstrakulikuler wajib di sekolah meskipun yang lebih ditonjolkan adalah kegiatan pramuka, namun kegiatan ekstrakulikuler tidak hanya terpaku dalam konteks kepramukaan saja tapi dapat juga dimaksudkan kegiatan ekstrakulikuler kesenian maupun organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) dan kegiatan ekstrakulikuler lainya,” urai Tajuddin, kemarin (1/2).

Upaya ini akan sia-sia jika tidak disiapkan secara sungguh-sungguh agar pendidikan kepramukaan (yang menjadi ekstrakurikuler wajib) benar-benar menjadi latihan, menjadi wahana pembiasaan sikap dan perilaku anak dan remaja. “Pembina harus disiapkan agar tidak terjebak pada rutinitas dan menjadikan pendidikan kepramukaan seperti pelajaran. Melakukan proses pendidikan kepramukaan seperti mengajar di kelas, bukan melakukan latihan perindukan Siaga, latihan pasukan Penggalang, atau pun latihan Ambalan Penegak,” ungkap Tajuddin lagi,

Bentuk dukungan pemerintah diharapkan bukan hanya mengalokasikan anggaran baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja, namun juga mendukung Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam upaya melakukan revitalisasi dengan mengkoordinasikan pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi latihan kepramukaan atau latihan kepanduan di gugus depan yang berpangkalan di sekolah. Yang jika kegiatan ekstrakulikuler khususnya Pramuka dahulu masuk dalam kegiatan Organisasi Intra Sekolah (OSIS), dengan terbitnya peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan kurikulum tahun 2013, maka tiap sekolah wajib menyusun dan memasukkan kegiatan pramuka dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). “Pada kurikulum dulu tidak memasukkan kegiatan pramuka dalam RKAS, namun untuk tahun ini tiap sekolah diwajibkan memasukkan kegiatan Pramuka dalam RKAS-nya,” pungkasnya

DAMPAK KURIKULUM 2013

Kurikulum baru yang mulai diberlakukan Juli 2013 akan berdampak pada beberapa hal. Pertama, soal anggaran perubahan senilai Rp 2,49 triliun. Masyarakat Indonesia khususnya yang tergabung dalam komunitas guru banyak yang menyayangkan pengeluaran dana sebesar itu. “Daripada untuk itu, lebih baik digunakan untuk peningkatan kualitas guru. Kualitas pendidikan kita turun karena tidak ada training untuk para guru,” kata Benny Susetyo yang tergabung dalam Koalisi Tolak Perubahan Kurikulum 2013 saat jumpa pers di kantor ICW Jl Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).
Ada pula yang mengusulkan agar dana itu dialokasikan untuk pembangunan sarana dan infrastuktur sekolah-sekolah kecil di daerah yang dianggap sangat memerlukan bantuan pemerintah. Pasalnya, kurikulum baru tanpa kualitas pendidik yang memadai bisa jadi akan sia-sia. “Mengapa anggaran itu tidak untuk peningkatan kualitas guru, sarana dan infrastruktur sekolah kita yang ada di daerah? Ini lebih jelas hasilnya daripada perubahan kurikulum yang ujung-ujungnya pengadaan buku dan belum tentu dipakai,” lanjut Romo.
Kedua, soal pelatihan guru. Sejumlah organisasi guru, antara lain Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Koalisi Pendidikan, menolak Kurikulum 2013. Mereka menilai, pelatihan guru yang akan dilakukan selama 52 jam dengan 31-33 jam tatap muka dianggap kurang mampu memberikan hasil maksimal. Apalagi, ada guru yang belum pernah mendapatkan pelatihan pengembangan kompetensi sebelumnya. Oleh karena informasi yang tidak utuh pula, guru khawatir tidak dapat mengembangkan ilmu sesuai bidang studinya.
“Kami  menunggu saja instruksi dari Dinas Pendidikan. Sampai saat ini, informasi pelatihan guru kelas X juga belum. Jika ada seminar-seminar, tentu kami akan kirimkan guru supaya lebih siap,” kata Kresno Puji Astuti, Kepala SMPN 38, Jakarta.
Menanggapi soal kebimbangan ini, Wamendikbud, Musliar Kasim, menjamin tak akan ada guru yang dirugikan. Bila ada yang belum siap, dinilai wajar karena pelatihan guru khusus untuk Kurikulum 2013 belum dimulai. Saat pelatihan, setiap guru akan memperoleh buku panduan guru berisi petunjuk teknis. ”Buku panduan akan ada untuk setiap mata pelajaran,” tandas Musliar.
Ketiga, soal sosialisasi kurikulum baru. Sosialisasi struktur kurikulum mengenai jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran, implementasi teknisnya belum detail tersampaikan, hingga membuat para guru bingung memutuskan. Guru juga membutuhkan pendampingan intensif agar pembelajaran tematik di SD bisa sesuai dengan harapan.
Kasmawati, Kepala SDN 2, Lamokato, mengatakan sosialisasi Kurikulum 2013 masih belum merata di semua guru dan sekolah. Padahal, perubahan besar terjadi dalam pembelajaran di jenjang SD.  
Pada jenjang SD, jumlah pelajaran yang semula 10 dipangkas menjadi enam melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran. Pelajaran   IPA menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan lain-lain. Pelajaran IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, dan lain-lain.  Pelajaran Muatan Lokal menjadi materi pembahasan Seni Budaya dan Prakarya serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Sedangkan mata pelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran.
Meski jumlah mata pelajaran berkurang, namun jumlah jam pelajaran tidak berkurang. Sebaliknya, ada tambahan empat jam pelajaran per minggu akibat perubahan proses pembelajaran dan penilaian.
Keempat, akan banyak guru yang kehilangan pekerjaan. Sebab, pada Kurikulum 2013, mata pelajaran teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) serta bahasa Inggris untuk di SD dihapus.
Seperti diketahui, untuk jenjang SMP, jumlah mata pelajaran yang sebelumnya 12 dikurangi menjadi 10 melalui pengintegrasian beberapa mata pelajaran. Pelajaran TIK menjadi sarana pembelajaran pada semua mata pelajaran, tidak berdiri sendiri. Sedangkan Muatan Lokal menjadi materi pembahasan Seni Budaya dan Prakarya. Mata pelajaran Pengembangan Diri diintegrasikan ke semua mata pelajaran.
Kendati berkurang dua, namun jumlah jam belajar di jenjang SMP bertambah enam jam pelajaran per minggu sebagai akibat dari perubahan pendekatan proses pembelajaran dan proses penilaian
Kelima, soal peminatan siswa di jenjang SMA. Pada Kurikulum 2013, penjurusan yang sebelumnya dimulai di kelas XI diubah menjadi peminatan di kelas X. Ada tiga kelompok peminatan, yakni Matematika dan Sains (Biologi, Fisika, dan Kimia); Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Antropologi, serta Ekonomi); dan Bahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, serta Bahasa Arab).
Tety, salah seorang Wakil Kepala SMKN 24, Jakarta, menuturkan prosedur pelaksanaan peminatan siswa kelas X masih belum bisa diputuskan sekolah. Sebab, jika hanya mengandalkan nilai Ujian Nasional di jenjang SMP, maka tidak cukup dipakai sebagai dasar untuk menentukan peminatan siswa.
Menurutnya, sebaiknya siswa mampu mengukur potensi diri masing-masing dalam memilih penjurusan dan tidak asal minat tanpa ada ukuran yang jelas.
Keenam, perubahan kurikulum akan mengakibatkan perubahan buku pelajaran yang biasa digunakan guru dan siswa di sekolah. Terkait dengan perubahan buku, Mendikbud berharap tidak dibebankan kepasa siswa atau orangtua siswa, dan dalam pelaksanaan pengadaan buku harus bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. “Buku masternya kita siapkan, jadi bisa diuji isinya benar atau salah. Kemudian kita tenderkan, terbuka. Dan siapapun bisa mengawasi,” jelasnya.
Nuh menambahkan, biaya untuk pengadaan buku bisa dari dana alokasi khusus (DAK), yang memang tiap tahun ada DAK pengadaan buku.

KURIKULUM 2013

Kurikulum 2013

Oleh Mohammad Nuh

KOMPAS.com - Dalam beberapa bulan terakhir, harian Kompas memuat tulisan dari mereka yang pro ataupun kontra terhadap rencana implementasi Kurikulum 2013. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan tersebut.

Saya berkesimpulan, mereka yang mempertanyakan Kurikulum 2013 adalah karena ada perbedaan cara pandang atau belum memahami secara utuh konsep kurikulum berbasis kompetensi yang menjadi dasar Kurikulum 2013. Secara falsafati, pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan untuk mentransformasikan peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama, bagi alam semesta, beserta segenap isi dan peradabannya.

Dalam UU Sisdiknas, menjadi bermanfaat itu dirumuskan dalam indikator strategis, seperti beriman-bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi abad ke-21, UU Sisdiknas juga memberikan arahan yang jelas bahwa tujuan pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi himpunan kompetensi dalam tiga ranah kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman dan bertakwa, berilmu, dan seterusnya.

Mengingat pendidikan idealnya proses sepanjang hayat, maka lulusan atau keluaran dari suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya secara mandiri sehingga esensi tujuan pendidikan tercapai.

Perencanaan pembelajaran

Dalam usaha menciptakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik, proses panjang tersebut dibagi beberapa jenjang, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Setiap jenjang dirancang memiliki proses sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik sehingga ketidakseimbangan antara input yang diberikan dan kapasitas pemrosesan dapat diminimalkan. Sebagai konsekuensi dari penjenjangan ini, tujuan pendidikan harus dibagi-bagi menjadi tujuan antara. Pada dasarnya, kurikulum merupakan perencanaan pembelajaran yang dirancang berdasarkan tujuan antara di atas. Proses perancangannya diawali dengan menentukan kompetensi lulusan (standar kompetensi lulusan). Hasilnya, kurikulum jenjang satuan pendidikan.

Dalam teori manajemen, sebagai sistem perencanaan pembelajaran yang baik, kurikulum harus mencakup empat hal. Pertama, hasil akhir pendidikan yang harus dicapai peserta didik (keluaran), dan dirumuskan sebagai kompetensi lulusan. Kedua, kandungan materi yang harus diajarkan kepada, dan dipelajari oleh peserta didik (masukan/standar isi), dalam usaha membentuk kompetensi lulusan yang diinginkan. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran (proses, termasuk metodologi pembelajaran sebagai bagian dari standar proses) supaya ketiga kompetensi yang diinginkan terbentuk pada diri peserta didik. Keempat, penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan pembelajaran sedini mungkin untuk memastikan bahwa masukan, proses, dan keluaran tersebut sesuai dengan rencana.

Dengan konsep kurikulum berbasis kompetensi, tak tepat jika ada yang menyampaikan bahwa pemerintah salah sasaran saat merencanakan perubahan kurikulum karena yang perlu diperbaiki sebenarnya metodologi pembelajaran, bukan kurikulum (Mohammad Abduhzen, ”Urgensi Kurikulum 2013”, Kompas 21/2 dan ”Implementasi Pendidikan”, Kompas 6/3). Hal ini menunjukkan belum dipahaminya secara utuh bahwa kurikulum berbasis kompetensi mencakup metodologi pembelajaran. Tanpa metodologi pembelajaran yang sesuai, tak akan terbentuk kompetensi yang diharapkan. Sebagai contoh, dalam Kurikulum 2013, kompetensi lulusan dalam ranah keterampilan untuk SD dirumuskan sebagai ”memiliki (melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta) kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif, dalam ranah konkret dan abstrak, sesuai yang ditugaskan kepadanya.”

Kompetensi semacam ini tak akan tercapai bila pengertian kurikulum diartikan sempit, tak termasuk metodologi pembelajaran. Proses pembentukan kompetensi itu sudah dirumuskan dengan baik melalui kajian para peneliti, dan akhirnya diterima luas sebagai suatu taksonomi. Pemikiran pengembangan Kurikulum 2013 seperti diuraikan di atas dikembangkan atas dasar taksonomi-taksonomi yang diterima secara luas, kajian KBK 2004 dan KTSP 2006, dan tantangan abad ke-21 serta penyiapan Generasi 2045. Dengan demikian, tidaklah tepat apa yang disampaikan Elin Driana, ”Gawat Darurat Pendidikan” (Kompas, 14/12/2012) yang mengharapkan sebelum Kurikulum 2013 disahkan, baiknya dilakukan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya.

Mengatakan tak ada masalah dengan kurikulum saat ini adalah kurang tepat. Sebagai contoh, hasil pembandingan antara materi TIMSS 2011 dan materi kurikulum saat ini, untuk mata pelajaran Matematika dan IPA, menunjukkan, kurang dari 70 persen materi TIMSS yang telah diajarkan sampai dengan kelas VIII SMP. Belum lagi rumusan kompetensi yang belum sesuai tuntutan UU dan praktik terbaik di dunia, ketidaksesuaian materi mata pelajaran dan tumpang tindih yang tak diperlukan pada beberapa materi mata pelajaran, kecepatan pembelajaran yang tak selaras antarmata pelajaran, dangkalnya materi, proses, dan penilaian pembelajaran, sehingga peserta didik kurang dilatih bernalar dan berpikir.

Kompetensi inti

Kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan pun masih memerlukan rencana pendidikan yang panjang untuk pencapaiannya. Sekali lagi, teori manajemen mengajarkan, untuk memudahkan proses perencanaan dan pengendaliannya, pencapaian jangka panjang perlu dibagi-bagi jadi beberapa tahap sesuai jenjang kelas di mana kurikulum tersebut diterapkan.

Sejalan dengan UU, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus ditapak peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi inti meningkat seiring meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas.

Melalui kompetensi inti, sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan, integrasi vertikal antarkompetensi dasar dapat dijamin, dan peningkatan kemampuan peserta dari kelas ke kelas dapat direncanakan. Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan multidimensi, kompetensi inti juga multidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua, yaitu sikap spiritual terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan kompetensi sikap sosial terkait tujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti.

Ibaratnya, kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran. Di sini kompetensi inti berperan sebagai integrator horizontal antarmata pelajaran. Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi inti merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang akan diserap peserta didik melalui proses pembelajaran yang tepat menjadi kompetensi inti. Bila pengertian kompetensi inti telah dipahami dengan baik, tentunya tidak akan ada kritikan bahwa Kurikulum 2013 adalah salah dengan alasan pada ”Kompetensi Inti Bahasa Indonesia” tidak terdapat kompetensi yang mencerminkan kompetensi Bahasa Indonesia karena memang tak ada yang namanya kompetensi inti Bahasa Indonesia, sebagaimana dipertanyakan Acep Iwan Saidi, ”Petisi untuk Wapres” (Kompas, 2/3).

Dalam mendukung kompetensi inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar-kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi empat. Ini sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu dalam kelompok kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

Uraian kompetensi dasar sedetail ini adalah untuk memastikan capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihapalkan, tidak diujikan, tapi sebagai pegangan bagi pendidik, bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang terkandung dalam materinya.

Apabila konsep pembentukan kompetensi ini dipahami dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, kegelisahan yang disampaikan L Wilardjo dalam ”Yang Indah dan yang Absurd” (Kompas, 22/2).

Kedudukan bahasa
Uraian rumusan kompetensi seperti itu masih belum cukup untuk dapat digunakan, terutama saat merancang kurikulum SD (jenjang sekolah paling rendah), tempat peserta didik mulai diperkenalkan banyak kompetensi untuk dikuasai. Pada saat memulainya pun, peserta didik SD masih belum terlatih berpikir abstrak. Dalam kondisi seperti inilah, maka terlebih dulu perlu dibentuk suatu saluran yang menghubungkan sumber-sumber kompetensi, yang sebagian besarnya abstrak, kepada peserta didik yang masih mulai belajar berpikir abstrak. Di sini peran bahasa menjadi dominan, yaitu sebagai saluran mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada peserta didik.

Usaha membentuk saluran sempurna (perfect channels dalam teknologi komunikasi) dapat dilakukan dengan menempatkan bahasa sebagai penghela mata pelajaran-mata pelajaran lain. Dengan kata lain, kandungan materi mata pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan jenis teks yang sesuai dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran tematik integratif dan perumusan kompetensi inti, sebagai pengikat semua kompetensi dasar, pemaduan ini akan dapat dengan mudah direalisasikan.

Dengan cara ini pula, pembelajaran Bahasa Indonesia dapat dibuat menjadi kontekstual, sesuatu yang hilang pada model pembelajaran Bahasa Indonesia saat ini, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia kurang diminati pendidik dan peserta didik. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia yang kontekstual, peserta didik sekaligus dilatih menyajikan bermacam kompetensi dasar secara logis dan sistematis. Mengatakan kompetensi dasar Bahasa Indonesia SD, yang memuat penyusunan teks untuk menjelaskan pemahaman peserta didik, terhadap ilmu pengetahuan alam sebagai mengada-ada (Acep Iwan Saidi, ”Petisi untuk Wapres”), sama saja dengan melupakan fungsi bahasa sebagai pembawa kandungan ilmu pengetahuan.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Rumusannya berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan kurikulum berbasis materi sehingga sangat dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi tentang bagaimana kurikulum seharusnya dirancang. Perbedaan ini menyebabkan munculnya berbagai kritik dari yang terbiasa menggunakan kurikulum berbasis materi. Untuk itu, ada baiknya memahami lebih dahulu konstruksi kompetensi dalam kurikulum sesuai koridor yang telah digariskan UU Sisdiknas sebelum mengkritik.


Mohammad Nuh Mendikbud RI
 

PERBEDAAN KURIKULUM 2013 DENGAN KURIKULUM SEBELUMNYA

Kurikulum 2013 mulai diterapkan secara bertahap mulai Senin (15/7/2013) besok. Ada 6 perbedaan Kurikulum 2013 dibanding kurikulum lama. Apa saja?

"Sedikitnya, ada enam perubahan yang dapat dilakukan bersamaan dengan penerapan Kurikulum 2013," demikian rilis Kemendikbud yang disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemendikbud, Ibnu Hamad, Minggu (14/7/2013).

Pertama, terkait dengan penataan sistem perbukuan. 

Lazim berlaku selama ini, buku ditentukan oleh penerbit, baik menyangkut isi maupun harga, sehingga beban berat dipikul peserta didik dan orang tua. Menyangkut isi, karena keterbatasan wawasan dan kepekaan para penulis, kegaduhan terhadap isi buku pun sering terjadi. Kejadian terakhir di Kabupaten Bogor pada buku Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD (Cerita porno, red).

Penataan sistem perbukuan dalam implementasi Kurikulum 2013 dikelola oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan substansinya diarahkan oleh tim pengarah dan pengembang kurikulum. Tujuannya agar isi dapat dikendalikan dan kualitas lebih baik. Selain itu, harga bisa ditekan lebih wajar (public awareness).

Kedua, penataan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) di dalam penyiapan dan pengadaan guru. 

Ketiga, penataan terhadap pola pelatihan guru.

Pengalaman pada pelaksanaan pelatihan instruktur nasional, guru inti, dan guru sasaran untuk implementasi Kurikulum 2013, misalnya, banyak pendekatan pelatihan yang harus disesuaikan, baik menyangkut materi pelatihan maupun model dan pola pelatihan.

Momentum Kurikulum 2013 adalah hal yang tepat untuk melakukan penataan terhadap pola pelatihan guru termasuk penjenjangan terhadap karir guru dan kepangkatannya.

Ke depan, sedang disiapkan konsep yang terintegrasi antara jenjang karier dan kepangkatan dengan penilaian profesi guru. Selama ini keduanya terpisah. 

Keempat, memperkuat budaya sekolah melalui pengintegrasian kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler, serta penguatan peran guru bimbingan dan konseling (BK).

Kelima, terkait dengan memperkuat NKRI. Melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaanlah, peserta didik diharapkan mendapat porsi tambahan pendidikan karakter, baik menyangkut nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, toleransi dan lainnya.

Keenam, ini juga masih terkait dengan hal kelima, memperkuat integrasi pengetahuan-bahasa-budaya. 

Pada Kurikulum 2013, peran bahasa Indonesia menjadi dominan, yaitu sebagai saluran mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada peserta didik, sehingga bahasa berkedudukan sebagai penghela mata pelajaran-mata pelajaran lain.

Kandungan materi mata pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan jenis teks yang sesuai dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui cara ini, maka pembelajaran bahasa Indonesia termasuk kebudayaan, dapat dibuat menjadi kontekstual. Sesuatu yang hilang pada model pembelajaran bahasa Indonesia saat ini.

"Dari efek domino itulah maka Kurikulum 2013 adalah bagian tidak terpisahkan untuk menata berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sektor pendidikan. Karena itu, Kurikulum 2013 sesungguhnya bukan kurikulum program kementerian, tetapi kurikulum yang menjadi program pemerintah," demikian rilis Kemendikbud.